Hakikat Pembukaan UUD 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

Pembukaan UUD 1945 memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 (empat) alinea yang masing-masing memilki spesifikasi tersendiri bila ditinjau dari segi nilainya. Alinea pertama, kedua, dan ketiga memuat pernyataan yang tidak memilki hubungan dengan pasal-pasal di dalam UUD 1945. Bagian-bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia.

Sementara itu, alinea keempat memuat pernyataan mengenai keadaan setelah negara Indonesia terbentuk dan alinea ini memiliki hubungan dengan pasal-pasal UUD 1945.

Banyak diantara kita yang belum memahami pentingnya Pembukaan UUD 1945. Sebagai warga negara yang baik seharusnya kita mengetahui arti Pembukaan UUD tersebu. Oleh karena itukami mencoba kembali membahas mengenai arti dan pentingnya Pembukaan UUD 1945. Semoga setelah kita mebahas materi ini, rasa patriotisme akan tumbuh dalam jiwa kita.

1.2 Rumusan Masalah

a)   Apakah yang dimaksud dengan hakikat Pembukaan UUD 1945

b)  Isi Pembukaan UUD 1945

c)   Kedudukan Pembukaan UUD 1945

d)  Fungsi Pembukaan UUD 1945

e)   Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945

f)   Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan proklamasi 17 Agustus 1945

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Hakikat Pembukaan UUD 1945

1. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Tertib Hukum Tertinggi

Kedudukan UUD 1945, dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia, memiliki dua aspek yang sangat penting, yaitu memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia dan termasuk dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Sementara kedudukan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tentang isinya Pembukaan UUD 1945  mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan Negara Indonesia serta yang mewujudkan suatu cita-cita hukum dengan menguasai dasar tertulis (UUD) maupun tidak tertulis. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai sumber hukum positif Indonesia.[1]

Sebagaiman isi yang terkandung dalam penjelasan resmi pembukaan UUD 1945, nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 selanjutnya diwujudkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 dan kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif dibawahnya seperti Ketetapan MPR.[2] Maka seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang mengandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara RI.

2. Pembukaan UUD 1945

Pada Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat unsur-unsur yang memuat ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, yaitu suatu keseluruhan peraturan-peraturan hukum.

Syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud meliputi empat hal, yaitu :
a. Adanya Kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturanhukum.
b. Adanya kesatuan asas kerohanian, yang merupakan dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum dan sumber dari segala sumber hukum.

c. Adanya kesatuan daerah di mana peraturan-peraturan hukum ituberlaku.
d. Adanya kesatuan waktu, di mana sumber dari segala sumber hukum berlaku.

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

Pertama : Menjadi dasar tertib hukum, karena Pembukaan UUD 1945 memberikan empat syarat adanya tertib hukum Indonesia.
Kedua : Menjadi ketentuan hukum tertinggi, sesuai dengan kedudukannya sebagai asas hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis (Konvensi) serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah.[3]

3. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara Yang Fundamental
Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menurut ilmu hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain :
a. Dari segi isinya, Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut :

1)  Dasar tujuan negara.

2)  Ketentuan diadakannya UUD Negara.

3)  Bentuk negara.

4)  Dasar filsafat negara (asas kerohanian negara)

b. Dalam hubungannya dengan pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat dan kedudukan sebagai berikut :

1)  Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945.

2)  Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD 1945.

3)  Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang menentukan adanya UUD 1945 yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis, jadi merupakan sumber hukum dasar negara.

4)  Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945.

Para ahli hukum memang berbeda pendapat mengenai hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945, walaupun pada akhirnya mereka tiba pada suatu kesimpulan yang sejalan. Di satu pihak ada pendapat yang mengatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya merupakan satu kesatuan, sedangkan di pihak lain ada yang menyatakan bahwa keduanya terpisah.

Namun karena hakikat kedudukan Pembukaan UUD 1945 tersebut memiliki kedudukan fundamental bagi kelangsungan hidup negara, kedua pendapat tersebut akhirnya tiba pada kesimpulan sebagai berikut :

(a) Sebagai pokok kaidah negara yang mempunyai kedudukan yang tetap dan tidak berubah serta melekat pada kelangsungan hidup negara yang telah dibentuk

(b) Dalam tertib hukum, Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental memiliki kedudukan tertinggi, lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD 1945, sehingga secara hukum dapat dikatakan terpisah dari pasal-pasal UUD 1945.

Pengertian terpisah sebenarnya bukan berarti tidak memiliki hubungan sama sekali tetapi terpisah di sini adalah keduanya mempunyai hakikat dan kedudukan sendiri-sendiri, di mana Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD 1945, bahkan yang tertinggi dalam tertib hukum Indonesia.

4. Pembukaan UUD 1945 Tetap pada Kelangsungan Hidup Negara RI

Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hukum yang kuat bahkan secara yuridis tidak dapat diubah serta melekat pada kelangsungan hidup negara, hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a)   Menurut tata hukum, suatu peraturan hukum hanya dapat diubah atau dihapuskan oleh penguasa atau peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya daripada penguasa yang menetapkannya.

b)  Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi di negara RI. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 mengandung faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia.

c)   Selain dari segi yuridis[4] formal juga secara material, yaitu hakikat isi, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah dan senantiasa melekat pada kelangsungan hidup negara RI.

B. Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945

1. Terkandung suatu pengakuan tentang hak kodrati.[5] Yang menjadi prinsip bagi bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional dalam merealisasikan hak asasi manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

2.        Terkandung suatu pengakuan :

a)    Pengakuan Nilai Relegius dalam pernyataan “ Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa ...”[6]

Mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai religius, bahkan menjadi dasar negara (sila pertama) Secara filosofis bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Mahakuasa, sehingga kemerdekaan negara Indonesia di samping merupakan hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia juga yang merupakan rahmat dari Tuhan Yang Mahakuasa.

b)    Pengakuan Nilai Moral dalam pernyataan “ ...didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...”
Mengandung makna bahwa negara dan hak kodrati adalah untuk segala bangsa.

c)    Pernyataan Kembali Proklamasi yang tersimpul dalam kalimat “...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya...”
Mengandung makna sebagai penegasan dan rincian lebih lanjut naskah proklamasi 17 agustus 1945.

3.        Setelah alinea pertama, kedua, dan ketiga menjelaskan alasan dasar serta hubungan langsung dengan kemerdekaan, alinea keempat memperinci lebih lanjut prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintah negara Indonesia yang dapat disimpulkan dari kalimat “...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia...” Yang dimaksud pemerintahan dalam frasa “pemerintahan negara Indonesia” adalah penyelenggara keseluruhan aspek kegiatan negara dan segala kelengkapannya (government), yang berbeda dari pemerintahan yang hanya menyangkut salah satu aspek dari kegiatan penyelenggara negara, yaitu aspek pelaksanaan (executive).

C. Kedudukan Pembukaan UUD 1945

1. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan yang Terperinci

Dalam pembukaan UUD 1945, pernyataan proklamasi (pada alinea III), maupun tindakan-tindakan tentang pembentukan Negara RI diperinci sejak alinea III. Kemudian alinea IV diawali dengan ...”kemudian daripada itu...” yang berarti setelah berdirinya negara RI maka dibentuklah suatu pemerintahan negara yang :

a)   Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

b)  Memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa.

c)   Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

d)  Untuk melaksanakan tujuan negara ini menyusun Undang-Undang Dasar negara Indonesia.

e)   Membentuk Undang-Undang yang dimaksud itu dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat.

2. Kedudukan dan Fungsi Pembukaan UUD 1945 sebagai Dasar, Rangka, dan Suasana bagi Kehidupan Negara dan Tertib Hukum Indonesia

Isi Pembukaan UUD 1945 bilamana terperinci secara sistematis merupakan satu kesatuan yang bertingkat dan berfungsi sebagai dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan terib hukum Indonesia sebagai berikut :

a) Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa adalah filsafat, azas kerohanian dan basis bagi berdirinya NKRI[7] (sebagai dasar).

b) Di atas dasar tersebut berdirilah negara Indonesia dengan azas politik negara yang berupa bentuk republik yang berkedaulatan rakyat.

c) Selanjutnya, di atas kedua basis tersebut diwujudkanlah pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara Indonesia yang tercantum dalam peraturan pokok hukum positif Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 sebagai Undang-Undang Negara RI.

d) Selanjutnya, UUD merupakan basis berdirinya bentuk, susunan, dan sistem pemerintahan serta seluruh peraturan hukum positif yang mencakup segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam hidup bersama secara kekeluargaan.

e) Keseluruhan itu adalah dalam rangka mewujudkan suatu tujuan bersama, seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, untuk mencapai kebahagiaan baik jasmani maupun rohani.

3. Pembukaan Memuat Sendi-sendi Mutlak Kehidupan Negara
Pembukaan UUD 1945 mengandung sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara sebagai berikut :

a)   Hakikat dan Sifat Negara

b)  Tujuan Negara

c)   Kerakyatan (Demokrasi)

d)  Bentuk Susunan Persatuan

2. Nilai-Nilai Hukum Tuhan, Hukum Kodrat, dan Hukum Etis ynag Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

Alinea I, II, III dan IV memiliki hubungan satu sama lain. Alinea IV pada hakikatnya merupakan penjelmaan alinea I, II, dan III. Nilai-nilai hukum kodrati (alinea I) diwujudkan dalam alinea II, sementara hukum Tuhan dan Hukum etis (alinea III) diwujudkan dalam alinea IV yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dan penjabaran hukum positif.

D. Funsi Pembukaan UUD 1945 dan Pokok-pokok Pikiran

1. Pembukaan UUD 1945 Merpakan Suasana Kebatinan UUD 1945

Menurut ilmu hukum untuk menyelidiki suatu hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal UUD, tetapi juga harus menyelidiki bagaimana prakteknya dan kebatinanny. UUD negara manapun di dunia tidak akan dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja.

Kita juga perlu memahami hakikat suasana kebatinan dala pembukaan UUD 1945. UUD negara Indonesia mamiliki nilai-nilai kebatinan religius, nilai morol dan kodrat munusia. Suasana kebatinan atau kerohanian persatuan dak kerakyatan menunjukan bahwa UUD negara Indonesia merupakan satu kesatuan dengan peraturan Perundangan-undangannya.

2. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber semangat bagi UUD 1945
Semangat yang terkandung dalam pokok-pokok pikiran adalah

a)   Semangat persatuan, seperti terkandung dalam pokok-pokok pikiran pertama, yaitu pelaksanaan UUD dan hukum positif lainnya harus merupakan sumber semangat dalam kehidupan bermasyarakat.

b)  Semangat keadilan sosial, sebagaimana dalam pokok pikiran kedua, yaitu pelakanaan yang dinamis dari UUD 1945 harus dijiwai oleh semangat keadilan sosial yang tubuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

c)   Semangat kenyatan berdasarkan permusyawaratan/perwakilan, sebagimana terkandung dalam pokok pikiran ketiga harus dijiwai oleh asas kekeluargaan yang merupakan ciri demokrasi pancasila.

d)  Semangat ketuhanan dan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana terkandung dalam pokok pikiran keempat, harus senantiasa dijiwai oleh semangat relifius dan moral kemanusiaan.

E. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung dengan pasal-pasal UUD karena pokok pikiran yang diwujudkan pada UUD 1945 itu terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

Hubungan anatara bagian pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1.  Bagian Pertama, kedua, dan ketiga pembukaan UUD 1945 merupakan sekelompok pernyataan yang tidak mempunyai hubungan “kausal organis” dengan batang tubuh UUD 1945.

2.  Bagian keempat pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945, yaitu:

1)  UUD akan ditentukan.

2)  Yang diatur dalam UUD adalah pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.

3)  Negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat.

4)  Ditetapkannya dasar kerohanian negara (dasar filsafat negara Pancasila).

Dengan demikian Pembukaan UUD 1945 alinea IV amat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa alinea IV inilah yang menjadi intisari Pembukaan UUD 1945. Hal ini termuat dalam penjelasan resmi Pembukaan dalam Berita RI tahun II No. 7, yang hampir secara keseluruhan membicarakan bagian keempat Pembukaan UUD 1945.

F. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamsi 17 Agustus 1945

Hubungan yang menyatu antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebagai berikut :

Pertama, Pembukaan menjelaskan pelaksanaan Proklamasi

Kedua, Pembukaan menegaskan pelaksanaan Proklamasi

Ketiga, Pembukaan merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Proklamsi

Proklamasi 17 Agustus 1945 pada hakikatnya bukan tujuan akhir, melainkan pradyarat untuk mencapai tujuan bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, Proklamasi memiliki dua macam makna yang esensial :

1.  Pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka.

2.  Perlu ada tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut.

Pembukaan UUD 1945 tidak hanya menjelaskan dan menegaskan Proklamasi 17 Agustus 1945, tetapi mempertanggungjawabkannya, sehingga hubungan keduanya secara organis menyatu. Apa yang terkandung dalam Pembukaan merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi.[8] Sampai Sidang Tahunan 2002, MPR masih mempertahankan keaslian Pembukaan UUD 1945, karena berbagai pertimbangan yuridis maupun filosofis[9] seperti telah diuraikan di atas.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

        Jadi, kedudukan UUD 1945 ialah wujud dari tertib hukum di Indonesia, sedangkan kedudukan pancasila ialah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Antara pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 memiliki hubungan yang saling menyatu. Hubungannya ialah batang tubuh UUD 1945 merupakan perwujudan dari poko pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

        Sedangkan hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945 ialah  pembukaan UUD 1945 bukan hanya sekedar menjelaskan proklamasi 17 Agustus 1945 melainkan pertanggungjawaban terhadap pelaksaan proklamasi. Sehingga hubungan keduanya bersifat menyatu.

Untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal UU saja, tetapi juga harus menyelidiki bagaimana praktiknya serta sausana kebatinannya. UUD negara manapun tidak akan dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja.

---

[1] Lihat: Berita RI tahun II No. 7

[2] Selain Ketetapan MPR, masih ada perturan yang lainnya seperti: UU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, PP, dan Keputusan Presiden.

[3] (Menurut Notonagoro, 1974:45)

[4] Yuridis yaitu berdasarkan hukum

[5] Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa (Pembukaan UUD 1945, Alinea Pertama)

[6] Lihat: (Pembukaan UUD 1945, Alinea Kedua)

[7] NKRI(Negara Kesatuan Republik Indoesia)

[8] (Darmodiharjo, 1979:232,233)

[9] Filosofi yaitu falsafat, yang artinya pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas dsb. atau pun mengenai kebenaran.