Negara dan Kewarganegaraan

BAB I

PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang

           Negara memiliki kekuasaan dengan dasar dan tujuan tertentu. Bagaiman melaksakan, oleh siapa, untuk siapa kekuasaaan kekuasaan itu, dan dibatasi oleh norma apa, semua itu termasuk bidang teori Negara. Tidak ada satupun Negara yang tidak memiliki kekuasaan.

            Adanya berbagai aspek mengenai kewarganegaraan menjadikan suatu Negara memiliki hukum yamg harus di taati bagi warga negaranya. Dan manusia yang sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berhubungan dan berkumpul dengan manusia lainnya. Perkembangan manusia dalam sejarahnya terjadi karena pergaulan. Begitu pula sebaliknya manusia tidak akan dapat berkembang tanpa hidup bergaul dan berkumpul. Manusia mempunyai insting dan nurani bermasyarakat sehingga kehidupan menyendiri tanpa membutuhkan orang lain kemungkinan kecil, karena bagaimana pun juga keutuhan suatu Negara ditentukan oleh warga Negara yang utuh dan bersatu.

          Mengetahi hal tersebut, pentingnya identitas kewarganegaraan bertujuan untuk kita bisa mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai warga Negara, sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan keutuhan bagi negaranya dan hal tersebut juga mencegah adanya warga Negara asing yang dapat memecah keutuhan Negara.

BABII

ISI

II.I  NEGARA

           Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.

          Berdirinya suatu Negara yang merdeka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu ada wilayah tertentu, ada rakyat yang tepat, dan pemerintah yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya wilayah tertentu, tidak mungkin ada Negara. Demikian pula tanpa ada rakyat yang tetap.

a.     Pengertian Negara Berdasarkan Pendapat Para Ahli:

Prof. Farid S. 

Negara adalah Suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan.

Georg Jellinek 

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal

Roelof Krannenburg 

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

Roger H. Soltau 

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

Prof. R. Djokosoetono 

Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Prof. Mr. Soenarko 

Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

Aristoteles 

Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

            Ditinjau dari teori Negara, filsafah Negara akan menentukan bagaimana dasar teori kedaulatan Negara itu. Artinya, mengetahui kedudukan dan hak-hak asasi warga Negara dan mengetahui batas kekuasaan Negara. Teori-teori ini menunjukkan perkembangan pikiran ahli-ahli hukum tata Negara, dan bersifat menunjukkan kedaulatan yang seharusnya berlaku. Sepanjang sejarah bangsa, hampir tiap-tiap teori kedaulatan dipraktekkan di berbagai Negara.

         Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, ekonomi, social maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.

         Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

         Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

         Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama, maksud didirikannya negara Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya dia juga mengatur bagaimana negara dikelola. Konstitusi di Indonesia disebut sebagai undang-undang dasar.

         Dalam bentuk modern, negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis. Bentuk paling kongkrit pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara pada rakyat. Terutama sesungguhnya adalah bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan, fungsi pelayanan paling dasar adalah pemberian rasa aman. Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat bila semua rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam kehidupannya. Dalam perkembangannya banyak negara memiliki  layanan yang berbeda bagi warganya.

          Berbagai keputusan harus dilakukan untuk mengikat seluruh warga negara, atau hukum, baik yang merupakan penjabaran atas hal-hal yang tidak jelas dalam Konstitusi maupun untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman atau keinginan masyarakat, semua kebijakan ini tercantum dalam suatu undang-undang. Pengambilan keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang haruslah dilakukan secara demokratis, yakni menghormati hak tiap orang untuk  terlibat dalam pembuatan keputusan yang akan mengikat mereka itu. Seperti juga dalam organisasi biasa, akan ada orang yang mengurusi kepentingan rakyat banyak.

b. Fungsi-Fungsi Negara :

1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat
Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

2. Melaksanakan ketertiban
Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.

3. Pertahanan dan keamanan
Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

4. Menegakkan keadilan
Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

c. Tujuan Negara

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Memajukan kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.    

II.II KEWARGANEGARAAN

           Rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam suatu Negara disebut warga Negara. Ia mempunyai kewajiban terhadap Negara dan sekaligus mempunyai hak-hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh Negara.

          Kewarganegaraan merupakan keahlian kepada sebuah komuniti politik, sebuah bandar  pada asalnya, tetapi kini lebih biasa merupakan sebuah negara yang membawa hak-hak penyertaan politik. Seorang individu yang mempunyai keahlian ini dipanggil warga negara. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan. Maksudnya warga yang ada di dalam suatu kota maka akan disebut warga kota, dimana warga dan kota merupakan kesatuan politik.

          Kewarganegaraan memiliki kemiripan arti dengan kata kebangsaan. Hanya saja yang membedakannya adalah hak untuk aktif dalam perpolitikannya. Ada kemungkinan seseorang memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara. Selain itu juga ada kemungkinan seseorang memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

            Setiap warga Negara adalah penduduk , sedangkan penduduk tidak selalu warga Negara karena ada kemungkinan sebagai orang asing. Kalau demikian, penduduk suatu Negara mempunyai hubunngan yang tidak terputus walaupun warga Negara yang bersangkutan telah berdomisili di luar negeri selama dia tidak memutuskan kewarganegaraannya. Sebaliknya, seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah Negara tersebut. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi Negara untuk melindunginya. 

a. Cara Memperoleh Kewarganegaraan

1. Asas Kelahiran

• Ius Soli (Menurut Tempat Kelahiran) yaitu; Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan. Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. asas ini dianut oleh negara Inggris, Mesir, Amerika dll
• Ius Sanguinis (Menurut Keturunan/Pertalian Darah) yaitu; Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dari negara mana seseorang berasal Seseorang yg dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut menjadi warga negara B.(dianut oleh negara RRC)

            Pada saat sekarang ini, yang hubungan antarnegara telah semakin baik dan sarana pengangkutan pun sudah semakin modernnya, dapat saja terjadi seseorang untuk berdomisili di negara lain. Apabila ia melahirkan anak di Negara tersebut, penentu warga Negara anak tersebut tergantung pada asas yang dikenakan oleh Negara yang bersangkutan. Kalau asas ius soli yang digunakan anak tersebut menjadi warga Negara dari Negara tersebut. Dengan demikian putuslah hubungannya dengan Negara asal orang tuanya. Karena alasan-alasan ini, pada umumnya Negara beberapa Negara meninggalkan asas ius soli dan menganut asa ius sanguinis. Asas ius sanguinis ini sangat bermanfaat bagi Negara-nagara yang terletak berdampingan dengan Negara lainnya tanpa di batasi laut, seperti Negara-negara Eropa Kontinental, yang penduduknya dapat dengan mudah berpindah tempat tinggal.

            Dengan asas ius sanguinis ini, anak-anak yang dilahirkan dinegara lain akan tetap menjadi warga Negara asal orang tuanya selama orang tuanya masih tetap menganut kewarganegaraan Negara asalnya. Sebaliknya, bagi Negara-negara tertentu terutama bagi Negara imigrasi, seperti Amerika Serikat, Australia, Canada, untuk tahap pertama akan lebih menguntungkan apabila mereka menganut asa ius soli, sebab anak-anak dari imigran di Negara-negara tersebut akan menjadi warga Negara mereka dan putuslah hubungan dengan Negara asal orang tuanya.

  

2.  Naturalisasi

           Adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan, Misal : seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan permohonan, memilih/menolak status kewarganegaraan

a.      Naturalisasi Biasa Syarat-syarat :

1.     Telah berusia 21 Tahun

2.     Lahir di wilayah RI / bertempat tinggal yang paling akhir min. 5 thn berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut

3.     Apabila ia seorang laki-laki yg sudah kawin, ia perlu mendapat persetujuan istrinya

4.     Dapat berbahasa Indonesia

5.     Sehat jasmani & rokhani

6.     Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah Rp.500 sampai 10.000 bergantung kepada penghasilan setiap bulan

7.     Mempunyai mata pencaharian tetap

8.     Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI

b. Naturalisasi Istimewa

            Naturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara RI dengan penyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI, atau dapat diminta oleh negara RI.

b.    Permasalahan dalam Pewarganegaraan

a. Apatride

adalah Seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan Contoh : Seorang keturunan bangsa A (Ius Soli) lahir di negara B (Ius Sanguinis) Maka orang tsb bukan warga negara A maupun warga negara B

b. Bipatride

adalah Seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap Contoh : Seorang keturunan bangsa C (Ius Sanguinis) lahir di negara D (Ius Soli). Sehingga karena ia keturunan negara C, maka dianggap warga negara C, tetapi negara D juga menganggapnya sebagai warga negara, karena ia lahir di negara D

c. Multipatride

adalah seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan Contoh : Seorang yang bipatride juga menerima pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, dimana saat menerima kewarganegaraan yang baru ia tidak melepaskan status bipatride-nya

Permasalahan tersebut di atas harus di hindari dengan upaya:

• Memberikan Kepastian hukum yang lebih jelas akan status hukum kewarganegaran seseorang
• Menjamin hak-hak serta perlindungan hukum yang pasti bagi seseorang dalam kehidupan bernegara

 c. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

 ( Berdasarkan Penjelasan UU No. 62 Tahun 1958 )

• Karena kelahiran
• Pengangkatan
• Dikabulkannya Permohonan
• Pewarganegaraan (Opsi/Repudiasi)
• Akibat Perkawinan
• Turut Ayah atau Ibu
• Pernyataan

Di jelaskan pada pasal-pasal UUD 1945, adalah ;

Pasal. 26 : Menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara.

Pasal. 27 (1) : Memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Pasal. 27 (2) : Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak

Pasal. 28A : Berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagai hak asasi manusia

Pasal. 29 (2): Memperoleh jaminan untuk memeluk salah satu agama dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.

Pasal. 30 : Berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

Pasal. 31 : Berhak memperoleh pendidikan

Pasal. 32 : Berhak mengembangkan kebudayaan nasional

Pasal. 33 : Berhak untuk mengembangkan usaha-usaha bidang ekonomi

Pasal. 34 : Berhak memperoleh jaminan pemerliharaan dari pemerintah bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar

          Biasanya, kewarganegaraan bersepadan dengan kerakyatan . Bagaimanapun, kedua-dua istilah ini harus dibedakan. Seorang warga negara mempunyai hak-hak untuk menyertai bidang politik negerinya, seperti mengundi ataupun menjadi calon pilihan raya, sedangkan seorang rakyat tidak seharusnya mempunyai hak-hak tersebut, walaupun biasanya mereka mempunyainya.

         Ada kemungkinan juga bahawa seorang individu mempunyai hak-hak politik tanpa menjadi warganegara negara itu; umpamanya, seorang warganegara dari negara komanwel yang menetap di united kingdom mempunyai hak-hak politik yang sepenuhnya di negara itu tetapi tidak mempunyai kewarganegaraan United Kingdom.

          Kewarganegaraan seringnya melibatkan usaha untuk kebaikan masyarakat melalui penyertaan, kerja sukarela, dan usaha untuk memperbaiki kehidupan semua warganegara. Dalam konteks ini, sekolah-sekolah di england  seringnya memberikan pelajaran mengenai kewarganegaraan; di wales, model yang digunakan ialah:

Kewarganegaraan Kesatuan Eropah (EU)

            Perjanjian Maastricht memperkenalkan konsep kewarganegaraan Kesatuan Eropah. Kewarganegaraan ini berasal daripada kewarganegaraan ahli-ahli negaranya seseorang yang memegang kerakyatan salah satu daripada ahli-ahli negara Kesatuan Eropah akan menjadi "warganegara Kesatuan" sebagai tambahan dan secara automatik.

         Kewarganegaraan EU memberikan hak-hak dan hak istimewa yang tertentu di dalam EU; di banyak kawasan di dalam EU, warganegara EU mempunyai hak-hak yang sama ataupun serupa dengan warganegara asli ahli negara itu. Hak-hak yang diberikan kepada warganegara EU  termasuk:

• kebebasan pergerakan dan hak kediaman di dalam kawasan Ahli-ahli Negara;
• hak mengundi dan menjadi calon dalam pilihan raya Parlimen Eropah serta dalam pilihan perbandaran di dalam Ahli Negara kediamannya;
• hak perlindungan diplomatik dan konsular;
• hak prerogatif kepada Parliamen Eropah.

           Hak kediaman membawa konotasi bukan sahaja untuk hak mendiami, tetapi juga untuk hak memohon pekerjaaan dalam mana-mana satu jawatan (termasuknya perkhidmatan awam negara, kecuali jawatan-jawatan yang sensitif seperti pertahanan).

          Kedudukan kewarganegaraan Kesatuan semakin meningkat dan Mahkamah Keadilan Eropah telah menyatakan bahawa kewarganegaraan Kesatuan akan menjadi "taraf yang asas untuk rakyat Ahli-Ahli Negara" (sila lihat Kes C-184/99 Rudy Grzelczyk berlawan Centre Public d'Aide Sociale d'Ottignes-Louvain-la-Neuve, [2001] ECR I-6193, perenggan 31). Suruhanjaya Eropah juga telah menegaskan bahawa kewarganegaraan Kesatuan harus merupakan taraf yang asas untuk rakyat EU, akan tetapi ini tidak diterima oleh banyak ahli negara Kesatuan Eropah.

 Kewarganegaraan Komanwel

          Konsep "Kewarganegaraan Komanwel" terwujud sejak penubuhan Negara-negara Komanwel British. Sebagaimana dengan Kesatuan Eropah, seseorang memegang kewarganegaraan Komanwel hanya kerana dia merupakan warganegara salah satu daripada ahli-ahli negara Komanwel. Jenis kewarganegaraan ini memberikan hak istimewa yang tertentu di dalam beberapa negara Komanwel:

• Sebagian negara-negara tidak memerlukan visa pelancong daripada warganegara negara-negara lain di dalam Komanwel.
• Disebagian negara-negara Komanwel, pemastautin tetap dari negara-negara Komanwel yang lain berlayak untuk hak-hak politik, umpamanya hak untuk mengundi dalam pilihan raya tempatan dan nasional, dan di dalam beberapa kes, juga hak untuk menjadi calon pilihan raya.
• Di beberapa negara Komanwel, hak untuk bekerja di mana-mana satu jawatan (termasuknya perkhidmatan awam) juga diberikan, kecuali untuk jawatan-jawatan tertentu seperti jawatan dalam pertahanan, Gabenor-Jeneral, Presiden, dan Perdana Menteri.

            Sedangkan kewarganegaraan Komanwel terkadang ditempatkan dalam perlambagaan tertulis negara-negara Komanwel dan dianggapi sebagai sejenis kewarganegaraan duaan, tidak pernahnya terdapat rancangan untuk mempunyai pasport yang sama.

            Kanada membuat penyimpangan daripada prinsip kerakyatan yang diartikan dari segi kesetiaan pada tahun 1921 (Akta Rakyat 1921 (Kanada)) untuk menghalang orang bukan Kanada (khususnya, orang keasalan Asia) daripada memasuki Kanada. Pada tahun 1935, Ireland merupakan negara sulung untuk memperkenalkan kewarganegaraannya. (Bagaimanapun, warganegara Ireland masih dianggapi sebagai rakyat British, endidikan Peribadi dan Sosial".

Kewarganegaraan kehormat

         Sebagian negara-negara memberikan "kewarganegaraan kehormat" kepada mereka yang dianggapi mengagumkan ataupun wajar disanjungi.

         Melalui Akta Kongres Amerika Syarikat dan persetujuan Presidennya, kewarganegaraan kehormat Amerika Syarikat telah dianugerahkan kepada enam orang. Hanya dua tokoh yang pernah menerima kewarganegaraan kehormat di Kanada, iaitu Raoul Wallenberg selepas kematiannya pada tahun 1985, dan Nelson Mandela pada tahun 2001.

         Seni wati Amerika Syarikat Angelina Jolie menerima kewarganegaraan kehormat Kemboja pada tahun 2005 karena usaha kemanusiannya.

 Kewarganegaraan sejarah

          Dari segi sejarah, banyak negara pernah mengehadkan kewarganegaraannya kepada hanya sebahagian rakyatnya, dan oleh sebab itu, tercipta suatu kelas warga negara dengan hak politik yang lebih unggul berbanding kelas yang lain. Contoh klasik bagi kewarganegaraan terhad ialah Athens di mana abdi, wanita, dan metik tidak dibenarkan hak-hak politik.    

           Istilah kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara neagara dengan warga negaranya. Seperti yang di jelaskan dalam Pasal II Peraturan Penutup Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, dimana kewarganegaraan diartikan sebagai segala jenis hubungan dengan suatu yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut UU Kewarganegaraan RI, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan negara.

        Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah:

1.     setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.

2.     anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.

3.     anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.

4.     anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

5.     anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.

6.     anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.

7.     anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.

8.     anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

9.     anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum

12. mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

           Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

          Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan Dwi Kewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007.

          Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis; ditambah dengan ius soli terbatas  dan kewarganegaraan ganda terbatas yakni:

a.       Warga Negara secara umum : Anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya

b.     Warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah : Orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-undang sebagai warga negara

c.       Bangsa Indonesia asli adalah Orang-orang pribumi / penduduk asli Indonesia yang ; (Lahir, besar, berdomisili, berkarya di Indonesia, serta mengakui Indonesia sebagai tanah airnya)

d. Warga Negara Indonesia Menurut ( Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganeggaraan )

5.  Bangsa lain Menurut Penjelasan UUD 1945 adalah Peranakan Belanda, Cina, Arab, dll. Yang menetap di  wilayah RI dimana mereka mengakui Indonesia sebagai Tanah Air-nya, dan bersikap setia kepada NKRI

d.     Dasar Hukum

Di Negara Indonesaia di atur dalam:

• UUD 1945 pasal 26
• UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan Peraturan Pelaksanaannya.

BAB III

PENUTUP

III.I KESIMPULAN

            Dari uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.

            Sedangakan Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan. Maksudnya warga yang ada di dalam suatu kota maka akan disebut warga kota, dimana warga dan kota merupakan kesatuan politik.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan arti dengan kata kebangsaan. Hanya saja yang membedakannya adalah hak untuk aktif dalam perpolitikannya. Ada kemungkinan seseorang memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara. Selain itu juga ada kemungkinan seseorang memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

            Cara Memperoleh Kewarganegaraan yakni bias melalui dua asas yakni asas ius soli dan ius sanguinis. Ius Soli (Menurut Tempat Kelahiran) yaitu Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan sedangkan Ius Sanguinis (Menurut Keturunan/Pertalian Darah) yaitu Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dari negara mana seseorang berasal.

DAFTAR PUSTAKA

·         Mawardi. Drs., Ir. Nur Hidayati, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000

·         Abu Ahmad Drs., H., Ilmu Sosial Dasar, Bina Aksara, Jakarta, 1988

·         Widjaya,. Drs. A. W., Ilmu Sosial Dasar, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985

·         Daldjoeni, N., Masalah Penduduk dalam Fakta dan Angka, Penerbit Alumni, Bandung, 1981

·         http://kewarganegaraan.com, diunduh pada 6 September 2011