Pages

Selasa, 23 April 2013

Makalah Perekonomian di Indonesia



BAB II
PEMBAHASAN

A.               PARIWISATA
Pariwisata merupakan suatu tempat yang memiliki daya tarik dan nilai komoditas yang dapat digunakan oleh masyarakat lokal maupun mancanegara untuk berekreasi dan menghabiskan waktu luangnya, serta hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai pendapatan devisa bagi negara.

1.       Sasaran Pembangunan Pariwisata
Sasaran pembangunan kepari­wisataan adalah tingkat pertumbuhan kunjungan wisman per tahunnya dan mantapnya pariwisata sebagai sektor andalan yang membuka lapangan kerja serta kesempatan usaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

2.       Kebijakan Pemerintah untuk Mewujudkan Sasaran
Untuk mencapai sasaran yang dikemukakan tersebut diatas, maka kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan adalah rneningkatkan pariwisata sebagai sektor andalan, meningkatkan daya saing kepariwisataan nasional, mengembangkan pariwisata Nusantara, meningkatkan sumber daya manusia, serta meningkatkan peran serta koperasi, swasta, dan masyarakat. Secara lebih lengkapnya, untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan dilaksanakan melalui dua program pokok dan lima program penunjang.[1]
a.        Program Pokok

1)             Pemasaran Dalam Negeri
Tujuan kegiatan utama pemasaran dalam negeri adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan serta memperkenalkan objek dan daya tarik wisata Indonesia kepada masyarakat Indonesia sendiri.
Pengembangan pariwisata Nusantara dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain: pembinaan masyarakat dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) yang merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan pariwisata melalui peningkatan daya tarik pariwisata dengan pemasyarakatan Sapta Pesona yaitu Aman, Bersih, Tertib, Sejuk, Indah, Ramah-tamah, dan Kenangan.
Menyadari sangat besarnya potensi wisatawan remaja dan pemuda, maka kegiatan wisata remaja dan pemuda di berbagai daerah terus dipacu antara lain melalui safari remaja nusantara, jambore wisata remaja, berbagai lomba kreativitas remaja untuk lebih meningkatkan pengenalan remaja akan berbagai objek dan daya tarik wisata yang tersebar di berbagai wilayah tanah. Di samping itu, upaya untuk mengembangkan wisata lanjut usia (lansia) yang berdasarkan pengamatan mempunyai potensi yang cukup besar di Indonesia. Upaya-upaya tersebut didukung dengan publikasi berbagai bahan promosi.

2)             Pemasaran Luar Negeri
Kegiatan pemasaran luar negeri bertujuan untuk mempro­mosikan dan memperkenalkan potensi dan keunikan objek dan daya tarik wisata Indonesia baik alam, budaya maupun minat khusus agar dapat dipasarkan di luar negeri sehingga meningkatkan arus kedatangan wisman ke lndonesia.
Pemasaran ke luar negeri dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pertama melalui kantor Pusat Promosi Pariwisata Indonesia (P31) yang pada dasarnya bertujuan untuk memantapkan dan mengembangkan pasar-pasar yang ada saat ini, dan kedua melalui Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI). Kegiatan pemasaran pariwisata ke luar negeri oleh BPPI dilaksanakan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pada pasar-pasar utama serta pada pasar-pasar yang potensial untuk dikembangkan. Misi yang diharapkan dari BPPI ini adalah untuk menarik wisman yang selama ini masih terpusat pada Bali agar dapat ditarik pula untuk mengunjungi daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia.

Pendekatannya disesuaikan dengan segmen wisman masing-masing negara yang terpilih, antara lain melalui pemasangan iklan di beberapa jaringan televisi internasional, iklan cetak pada kelompok sasaran wisman berpenghasilan tinggi, serta pembuatan dan pendistribusian bahan­bahan promosi cetak dan juga melalui distribusi lebih dari satu setengah juta eksemplar brosur, majalah dan suplemen dalam berbagai bahasa di berbagai majalah internasional. Pada masa mendatang berbagai kemajuan dalam bidang teknologi informasi akan lebih dimanfaatkan untuk promosi pariwisata.

Bentuk promosi lain yang dilakukan untuk memperluas pasar wisatawan adalah familirization tour dengan mengundang penulis dan fotografer luar negeri seperti dari Asia, Eropa dan Amerika yang mempunyai reputasi internasional untuk berkunjung ke wilayah-wilayah pariwisata untuk kemudian dipublikasikan melalui media cetak luar negeri. Juga termasuk di dalamnya pembuatan film dokumenter kepariwisataan Indonesia.


b.      Program Penunjang

1)       Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Program pengendalian pencemaran Iingkungan hidup bertu­juan untuk mengembangkan objek dan daya tarik wisata yang ramah lingkungan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan serta berkurangnya dampak-dampak negatif dari pengembangan pariwisata. Program tersebut diharapkan mendapat perhatian internasional. Kegiatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah meliputi, pemantauan pengelolaan lingkungan yang mencakup penyiapan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta penyuluhan.

Kegiatan tersebut akan lebih ditekankan pada daerah-daerah yang dikatagorikan terpencil seperti di propinsi Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku dan Irian Jaya. Kegiatan lainnya adalah penyusunan standar-standar teknis pengelolaan lingkungan kawasan wisata antara lain dalam pengo­lahan limbah hotel, pengembangan pantai lestari, dan pengem­bangan pariwisata dengan tidak merusak terumbu karang.

2)       Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pariwisata
Program pendukung yang juga terus dikembangkan dan dimantapkan adalah program pendidikan, pelatihan, dan penyu­luhan pariwisata. Untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat di tingkat sub regional dan global dalam pengembangan pariwisata sumber daya manusia memegang peranan penting mulai tahap perencanaan sampai dengan tingkat pelayanan wisatawan.

Selain dilaksanakan melalui fasilitas pendidikan tersebut, beberapa usaha jasa pariwisata atau kawasan­-kawasan wisata juga turut melaksanakan pendidikan-pelatihan khususnya pada masyarakat setempat sehingga dapat membantu penyediaan tenaga-tenaga kerja pariwisata yang siap pakai.

3)       Program Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
                Program pembangunan pariwisata tidak akan mencapai hasil yang optimal tanpa didukung oleh program penelitian dan pengembangan pariwisata. Program tersebut dilaksanakan dengan berbagai kajian dan penelitian di bidang kepariwisataan sehingga dapat menghasilkan metode atau cara-cara baru, standar-standar teknis pengembangan pariwisata, serta proyeksi-proyeksi bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijaksanaan pem­bangunan kepariwisataan.
Adapun usaha yang terus dilakukan yakni penyusunan sistem informasi dan dokumentasi sumber daya manusia pariwisata, peningkatan kemampuan kualitas tenaga peneliti serta pelaksanaan penelitian bidang pemasaran dan pengembangan produk wisata, dan penelitian kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa pariwisata. Selain itu dilakukan pula pemantapan dan pengembangan bank data serta sistem informasi pariwisata, penyusunan statistik kunjungan wisman tahunan, pengembangan standar teknis dan metode pelayanan wisata, penelitian wisman yang akan meninggalkan Indonesia, serta penyusunan Sistem Pariwisata Nasional.

4)       Program Pembangunan Prasarana Pariwisata
Keberhasilan pembangunan pariwisata termasuk pengem­bangan pariwisata di daerah sangat ditentukan oleh dukungan prasarana yang menunjang seperti transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air bersih. Dengan demikian sangat diperlukan adanya koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah, antara instansi pemerintahan di tingkat pusat, dan antara pemerintah dengan pihak swasta dalam upaya pengembangan pariwisata.
Untuk melaksanakan koordinasi yang baik dan tepat sasaran salah satu programnya adalah merintis kerjasama antar sektor terkait untuk menyusun rencana jangka pendek, dan menengah pembangunan prasarana penunjang pariwisata dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pariwisata sebagai penghasil devisa utama nasional.
Sejumlah rekomendasi kebijaksanaan yang didasarkan pada pola dan kecenderungan perkembangan pariwisata di tingkat lokal, nasional, regional maupun global telah dirumuskan oleh forum tersebut. Rekomendasi dimaksud antara lain:
Menyangkut keterpaduan program-program pemasaran, usaha-usaha pariwisata, dan pemerintah daerah, pengembangan produk wisata khususnya mengenai preservasi, pemanfaatan dan revitalisasi kawasan budaya atau bangunan bersejarah sebagai salah satu asset pariwisata nasional, kemudahan pihak swasta dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata, pengembangan aksesibilitas khususnya mengenai penyediaan kapasitas tempat duduk pesawat udara, dan pengembangan sumber daya manusia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

5)       Program Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian
Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah sebagai salah satu daya tarik pariwisata, maupun dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, merupakan salah tujuan dari program pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kesenian. Dengan perkataan lain pengembangan pariwisata seyogyanya merupakan bagian dari atau merupakan kesatuan dengan pengembangan kebudayaan dan kesenian secara keseluruhan.
Setiap tahunnya dilaksanakan berbagai acara festival budaya dan promosi yang menonjolkan budaya dan kesenian daerah di Indonesia, di samping pengiriman misi-misi kebudayaan dan kesenian Indonesia pada acara promosi kepariwisataan nasional di luar negeri diantaranya di Singapura, Korea Selatan, Tokyo, Berlin, Italia, Amerika Serikat, dan Australia. Juga dikaitkan dengan upaya melestarikan dan merevitalisasi asset-asset budaya dan kawasan-kawasan budaya seperti keraton, dan bangunan-bangunan bersejarah sebagai salah satu asset pariwisata nasional. Asset-asset budaya dan kawasan­kawasan etnis yang potensial cukup banyak namun karena kurang pengelolaan dan pemeliharaan asset tersebut mengalami kerusakan.

3.            Faktor Penghambat dan Pendukung Pembangunan Pariwisata

v   Adapun faktor penghambat untuk pengembangan kepariwisataan yakni diantaranya:
a)      Adanya berbagai isu telah mengganggu program kepariwisataan, seperti isu mengenai kolera.
b)      Bencana asap akibat kebakaran hutan yang terjadi di berbagai daerah dan musim kemarau yang berkepanjangan telah menyebabkan pembatalan rencana kunjungan sebagian wisman ke Indonesia.
c)      Kurangnya kesadaran masyarakat akan asset daerah-daerah wisata, sehingga menjadikan tempat-tempat kurang mendapat perawatan.
d)     Kurangnya rasa nasionalisme masyarakat terhadap budaya dan tempat-tempat wisatanya.[2]

v   Adapun faktor pendukung untuk pengembangan kepariwisataan yakni diantaranya:
a)      Adanya berbagai kerjasama bilateral terus dikembangkan, antara lain antara Indonesia dengan Singapura, dan antara Indonesia dengan Australia dan negara-negara lainnya.
b)      Adanya penyediaan sarana pendukung wisata seperti terdapat penambahan daya tampung akomodasi penginapan.
c)      Penggunaan teknologi informasi secara lebih luas terus dilakukan sehingga dapat mempermudah para wisatawan untuk menikmati liburannya.
d)     Adanya usaha perjalanan wisata (UPW) beserta pimpinan wisata dan pramuwisata.

B.               POS DAN TELEKOMUNIKASI
Pos dan telekomunikasi merupakan sarana yang digunakan kalangan masyarakat untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tertulis.

1.       Sasaran Pembangunan Pos dan Komunikasi
Sasaran pembangunan pos dan giro adalah:
a.              Kukuhnya kemampuan pos dan telekomunikasi untuk mendukung perekonomian yang mandiri dan hadal.
b.             Semua kecamatan, kawasan potensial perkotaan dan pedesaan yang ada dapat dilayani dengan fasilitas fisik pelayanan pos dan unit pelayanan bergerak
c.              Pelayanan pos komersial dan pelayanan pos cepat sudah menjangkau semua kantor pos
d.             Pelayanan pos elektrik telah mencakup semua kantor pos potensial
e.              Peningkatan mutu pelayanan, efisiensi dan produktivitas, diversifikasi pelayanan, mekanisasi dan otomatisasi
f.              Penambahan jumlah komputer untuk pengembangan pelayanan, serta penyerapan tenaga kerja

2.            Kebijakan Pemerintah untuk Mewujudkan Sasaran
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, kebijaksanaan pokok pembangunan pos dan giro adalah meningkatkan keberhasilan waktu tempuh termasuk memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan mutu, jenis dan efisiensi pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan peranserta koperasi dan swasta, serta meningkatkan fungsi pos dan giro sebagai penghimpun dana masyarakat.[3]
Adapun sasaran pembangunan telekomunikasi internasional adalah peningkatan pelayanan keberhasilan sambungan dan keberhasilan sambungan keluar. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, kebijaksanaan pokok telekomunikasi yakni mening­katkan jangkauan, pemerataan pelayanan, mutu dan efisiensi pelayanan; meningkatkan peranserta koperasi dan swasta, meningkatkan penguusaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan telekomunikasi, meningkatkan pengembangan industri telekomunikasi, meningkatkan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan pengembangan telekomunikasi khusus dan telekomunikasi hankam.
Serangkaian upaya tersebut dilaksanakan melalui dua pro­gram pokok, yaitu program pengembangan jasa pos dan giro, dan program pengembangan jasa telekomunikasi, serta dua program penunjang yaitu program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, dan program penelitian dan pengembangan pos dan telekomunikasi.

a.     Program Pokok
1)             Program Pengembangan Jasa Pos dan Giro
Program pengembangan jasa pos dan giro. bertujuan untuk meningkatkan jangkauan, mutu, dan efisiensi pelayanan. Program ini meliputi berbagai kegiatan pokok yaitu pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan baik yang beroda enam, empat, dua serta sepeda, modernisasi loket pelayanan, pengembangan dan perluasan jasa, dan peningkatan efisiensi, produktivitas serta kenyamanan lingkungan pelayanan.

a)   Pembangunan Gedung Kantor
Melalui strategi pengembangan service point (SPSP) pelayanan kantor pos di daerah-daerah terpencil dan perdesaan dapat semakin digalakkan dengan penyediaan unit-unit pelayanan khusus.

b)    Pengadaan Kendaraan
Jumlah kendaraan untuk armada pos keliling dari tahun ke tahun terus ditingkatkan meskipun membutuhkan proses. Akan tetapi, dengan dukungan pengembangan strategi baru, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya sehingga dan memberikan jangkauan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.


c)    Modernisasi Loket
Pemanfaatan teknologi komputer untuk menunjang moder­nisasi loket pelayanan selain telah digunakan untuk pos kilat khusus, pos patas, kode pos, loket terpadu, Express Mail Services (EMS) dan surat elektronik, juga telah digunakan untuk mengembangkan berbagai pelayanan jasa pos dan giro melalui Internet (Wasantara Net). Selain itu, sarana dan peralatan penunjang seperti bis surat, timbangan elektronik untuk paket pos, timbangan surat, mesin cap dan mesin hitung uang telah meningkat pula.

d)    Pengembangan dan Perluasan Jasa
Pengenalan berbagai jasa pelayanan baru yaitu: Ratron Simpati, yang merupakan telegram indah ucapan selamat, Pos Serba Ada (Poserba) yaitu belanja kebutuhan sehari-hari lewat pos, Belanja Lewat Pos (BLP) untuk produk-produk khusus, Bulk Mail Services (BMS) yaitu pelayananan khusus untuk kiriman bisnis, pelayanan penjualan telepon kartu, penjualan perangko melalui mesin otomatis, Pos Sekolah yaitu pelayanan jasa pos dan giro di sekolah-sekolah, pembinaan koperasi dan swasta terutama usaha skala kecil dan menengah melalui kerjasama dalam bentuk keagenan pelayanan pos dan giro ataupun penjualan benda pos dan lain-lain.

e)    Peningkatan Efisiensi, Produktivitas serta Lingkungan
Upaya untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas digalakkan antara lain dengan membentuk divisi-divisi untuk mengelola unit-unit usaha sehingga semakin produktif dan efisien. Adapun upaya pengembangan dan peningkatan efisiensi dan produktifitas tersebut bertujuan untuk mempercepat pelayanan jasa pengiriman barang, pengembangan dan penerapan statistik produksi pos, akuntansi, keuangan, dan jejak lacak kiriman pos serta sekaligus mendukung pelayanan Westron dan Ratron.
Sejalan dengan itu evaluasi dan penyempurnaan terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya terus ditingkatkan diantaranya penyempurnaan sistem transportasi pelayanan pos dan giro, reklasifikasi kantor pos, standarisasi peralatan yang mencakup standarisasi kemasan paket, kantong pos laut dan udara, serta produktivitas yang diukur melalui jumlah surat perpegawai.

2)            Program Pengembangan Jasa Telekomunikasi
Program pengembangan jasa telekomunikasi bertujuan untuk meningkatkan jangkauan, mutu dan efisiensi pelayanan jasa tele­komunikasi. Kegiatannya meliputi pembangunan sentral telepon, pembangunan sistem transmisi, peningkatan mutu pelayanan, pengendalian frekuensi radio dan pemanfaatan orbit satelit, peningkatan peranserta koperasi dan swasta, dan pengembangan standardisasi peralatan. Pelaksanaan masing-masing kegiatan antara lain meliputi berbagai hal sebagai berikut:

a)    Pembangunan Sentral Telepon
Untuk mendukung upaya pemerataan penyediaan jasa tele­komunikasi kepada seluruh lapisan masyarakat antara lain telah dibangun telepon umum dan wartel. Dengan demikian, maka setiap masyarakat dapat menikmati akses komunikasi dengan mudah.

b)    Pembangunan Sistem Transmisi
Dalam rangka meningkatkan pelayanan telekomunikasi dalam dan luar negeri terus dilanjutkan pembangunan dan pengembangan transmisi teresterial di Sumatera dan Jawa serta pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan. Seiring dengan itu telah dilakukan perluasan transmisi gelombang mikro digital lintas Sumatera, Nusa Tenggara, lintas Kalimantan, perluasan sistem komunikasi kabel laut (SKKL).

e)          Peningkatan Mutu Pelayanan        
Seperangkat upaya dilakukan untuk mengintegrasikan pembangunan sentral telepon, jaringan kabel atau radio, transmisi dan sarana penunjangnya, menekan jumlah kerusakan dan mempercepat waktu perbaikan serta meningkatkan kemampuan operasi dan pemeliharaan seluruh fasilitas tele­komunikasi. Demikian pula terus dilakukan perbaikan struktur tarif yang lebih sesuai untuk jasa dasar dan jasa nilai tambah dengan memperhatikan kepentingan pelanggan.

f)         Pengendalian Frekuensi Radio dan Pemanfaatan Orbit Satelit
Dalam rangka pengendalian frekuensi radio dan pemanfaatan orbit satelit dilakukan pembangunan baru dua Stasiun Tetap, empat Stasiun Bergerak, dan tiga Stasiun Pelacak Frekuensi Otomatis.

g)        Peningkatan Peran Serta Koperasi dan Swasta
Upaya peningkatan mutu pelayanan, PT Indosat dan PT Telkom sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang telekomunikasi telah berhasil memasuki pasar modal internasional. Dengan demikian, kedua perusahaan tersebut diharapkan dapat memperbaiki struktur permodalannya, dan meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan dalam jangka waktu panjang, meningkatkan efisiensi serta menciptakan mekanisme manajemen yang lebih terbuka.
Peluang emas bagi swasta untuk turut serta dalam pem­bangunan telekomunikasi telah terbuka lebar sejak dilakukannya pola Kerja Sama Operasi (KSO), yang meliputi pembangunan telepon baru. Melalui program KSO tersebut diharapkan tersedianya dana pembangunan yang Iebih besar, peningkatan sumber daya manusia, penggunaan teknologi baru, serta peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan telekomunikasi. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas, dua puluh persen dari jumlah dana investasi tahunan unit KSO dipergunakan untuk biaya keperintisan dan pelayanan telekomunikasi untuk umum atau lebih dikenal dengan sebutan Universal Service Obligation (USO).

h)        Pengembangan Standardisasi Peralatan
Pengembangan standardisasi peralatan telekomunikasi yakni dengan menyempurnakan Rencana Dasar Teknis, untuk rencana penomoran, inter­koneksi antar jaringan, pembebanan, routing, transmisi, pensi­nyalan, peralatan sentral telepon, sinkronisasi jaringan, ketersediaan dan keamanan jaringan, manajemen jaringan, akses pe­langgan, serta penyelenggaraan pelayanan.
Di samping itu terus digiatkan koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta yang terkait dalam rangka penyebar luasan ketentuan pelaksanaan standardisasi serta persiapan laboratorium yang digunakan sebagai laboratorium penguji peralatan telekomunikasi.

b.    Program Penunjang

1)             Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
Program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional sumber daya manusia pos dan telekomunikasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan sumber daya manusia tele­komunikasi yang berkemampuan memadai untuk menunjang pernbangunan nasional, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mewujudkan keunggulan bidang telekomunikasi, menyiapkan tenaga ahli dan mengembangkan penelitian di bidang telekomunikasi.
Untuk mempercepat penyediaan tenaga terdidik dan tenaga kerja ahli telekomunikasi telah dibentuk Yayasan Pendidikan Telekomunikasi dan Informasi. Di samping itu, guna menghasilkan lulusan lembaga pendi­dikan telekomunikasi yang mempunyai keterkaitan dan kesepadanan (link and match) dengan kebutuhan dunia kerja, telah dilaksanakan program magang kerja bagi peserta didik di PT Telkom, PT Indosat dan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang telekomunikasi.

2)   Program Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
Program penelitian dan pengembangan pos dan telekomu­nikasi dilaksanakan antara lain dengan kegiatan-kegiatan: peneli­tian sistem telekomunikasi nasional, penelitian kebutuhan masyarakat akan jasa pos dan telekomunikasi, penelitian dampak ekonomi pos dan telekomunikasi, penyusunan rencana induk jaringan pelayanan pos dan giro serta strategi peningkatan pelayanannya, analisa pengadaan transportasi kendaraan pos pada jalur yang menguntungkan.

Analisa kebijakan di bidang pos telekomunikasi dan frekuensi radio, yakni perencanaan (desain) gedung kantor pos, implementasi Sistem Informasi Pos dan Telekomunikasi, penyusunan Rencana Induk Pembangunan wilayah Digital Cellular, kelayakan penentuan jumlah perusahaan jasa titipan disetiap propinsi, penelitian jangkauan titik layanan, pengembangan sumber daya manusia perposan, dukungan pos dan giro dalam industri pariwisata, penelitian strategi perposan nasional, penyusunan standar nasional Indonesia untuk perangkat pos dan telekomunikasi, dan persiapan prasarana telekomunikasi menunjang Telematika Indonesia untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

3)       Telekomunikasi Khusus
Dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah yakni menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan telekomunikasi khusus dan hankam. Salah satu upaya tersebut yang bertujuan untuk membantu pelayaran adalah meng­gunakan stasiun radio pantai yang berfiingsi untuk menerima dan memancarkan berita antara lain berita mara bahaya.
Fasilitas lain yang diberikan oleh pemerintah yakni fasilitas sistem komunikasi pertahanan keamanan terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk dapat mendukung secara efektif kelancaran tugas pertahanan keamanan di seluruh wilayah tanah air. Sedangkan jaringan komunikasi radio trunking dipergunakan untuk keperluan komunikasi taktis. Radio trunking tersebut dikembangkan dengan sistem pengamanan khusus untuk menjaga kerahasiaan dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu dipergunakan telepon sewa untuk berkomunikasi.


3.            Faktor Penghambat dan Pendukung Pembangunan Pariwisata

v   Adapun faktor-faktor yang penghambat pembangunan Pos dan Telekomunikasi diantaranya sebagai berikut:

1.        Kurangnya kesediaan prasarana dan sarana pos dan komunikasi serta tingkat pemilihan akses dan aset terhadap penggunaan Pos dan Telekomunikasi tersebut.
2.        Sulit terjangkaunya akses untuk daerah-daerah terpencil yang hal tersebut dapat menimbulkan penurunan pada tingkat kepuasan pengguna layanan Pos dan Telekomunikasi.
3.        Kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan fasilitas Pos dan Telekomunikasi yang tersedia.
4.        Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai berbagai fasilitas yang disediakan Pos dan Telekomunikasi.

v   Adapun faktor-faktor pendorong pembangunan Pos dan Telekomunikasi diantaranya sebagai berikut:

1.        Tersedianya media sosial modern sehingga mampu memberikan kemudahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2.        Adanya peran peran pemerintah dengan koperasi dan perusahaan swasta dalam bidang pos dan telekomunikasi yang hal tersebut dapat memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan dalam jangka waktu panjang dan membuat Indonesia berhasil memasuki pasar modal internasional.
3.        Tersedianya pusat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi karyawan yang akan bekerja dalam bidang Pos dan Telekomunikasi, sehingga akan mempertajam tingkat profesionalitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



[1] http//www.scholar.google//kebijakan-pemerintah-dalam-pembangunan-pariwisata//.com  

[2] http.//www.google.wikipwedia//faktor-penghambat-pembangunan-pariwisata.com

[3]http.//www.google.wikipwedia.//kebijakan-pemerintah-dalam-pembangunan-pos-dan-komunikasi.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar